5 Essential Elements For BeritaPolisi.id

5 Essential Elements For BeritaPolisi.id

Blog Article

Keganjilan lain adalah menurut mereka, jaksa melakukan analisis terhadap pelaku hanya berdasar pada bentuk tubuh.

Abimanyu melanjutkan, dalam proses persidangan KontraS menemukan bahwa tidak sedikit keterangan saksi dalam BAP berbeda jauh dengna keterangan yang disampaikan di pengadilan.

Menurut dia, penonaktifan tersebut dilakukan untuk menjaga transparansi click here dan independensi dalam pengungkapan kasus kematian Brigadir J.

“Polri dan Kompolnas membutuhkan masukan-masukan kritis dari masyarakat dan organisasi non pemerintah seperti Kontras agar Polri makin profesional dan mandiri,” ujar Poengky.

Melibatkan publik, terutama keluarga korban kesewenang-wenangan kepolisian, disebut Ardi sebagai langkah yang harus ditempuh DPR dan pemerintah jika ingin mengubah UU Polri.

Sayangnya, menurut Bivitri, selama ini tidak ada penindakan bagi anggota polisi yang terbukti melakukan salah tangkap atau rekayasa kasus.

Kasus baku tembak anggota polisi tak ditangani transparan, 'kepolisian semakin tidak dipercaya oleh masyarakat'

Pelaku dan korban penembakan brutal di Colorado AS diidentifikasi, polisi: 'kejahatan ini membuat mati rasa'

Dua polisi di Lampung ditangkap diduga terkait terorisme, penyebaran paham radikal di dalam tubuh Polri 'belum seluruhnya terdeteksi'

Namun menurut pihak berwenang, Bugoma memasuki fasilitas dan melakukan kekerasan seksual terhadap seekor kuda dalam insiden Januari 2021. Dilaporkan juga, dua kuda lainnya mengalami cedera fisik karena kaki-kaki mereka diikat.

Misalnya dengan melakukan perbaikan pada sistem pengawasan dan peraturan terkait penggunaan senjata.

Dua remaja Papua ditangkap sebagai saksi usai penembakan pesawat di Yahukimo, tindakan aparat disebut ‘merendahkan derajat manusia’

Terkait penemuan extrajudicial killing oleh Kontras, Poengky mengatakan perlu memeriksa terlebih dahulu kebenaran datanya. Namun, ia setuju bahwa aturan penggunaan senjata api dan perolehan izin harus diperketat dan proses tersebut harus diulang setiap enam bulan sekali

Pasal lain terkait kewenangan Polri untuk "mengamankan, membina, dan mengawasi" ruang siber. Kewenangan ini disebut semestinya didasarkan pada izin ketua pengadilan negeri agar polisi tidak sewenang-wenang membatasi hak warga atas informasi dan komunikasi.

Report this page